DL/29072019/Tubaba

---- Kepala Tiyuh di Tulangbawang Barat (Tubaba) belakangan diresahkan oleh tindakan Adwil kabupaten Tubaba yang terus menerus melakukan kebijakan menyimpang yang berhubungan dengan penggunaan dana desa (DD) atau anggaran dana desa (ADD).

Salah satunya adalah dalam program yang diluncurkan oleh Adwil Tubaba yakni Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa (Bimtek Siskeudes) yang dilaksanakan di Hotel Horison Bandarlampung belum lama ini.

Untuk kegiatan itu setiap Kepalo Tiyuh dikenai biaya Rp10 juta per tiyuh yang diambil dari ADD. Disinyalir ini atas perintah Adwil Tubaba melalui pihak ketiga. Pelaksanaan Bimtek selama 4 hari.

“Disini kami cukup menyetor uangnya saja dengan bukti transfer, dan untuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ)nya yang membuat langsung Adwil.” Kata seorang Kepalo Tiyuh Rabu, 24 Juli 2019.

Selama ini belum ada pemberitahuan atau rembug bersama soal ini. “Seharusnya sebelum Siskeudes dilakasanakan, kami harus diajak bicara dulu, musyawarah. Ini kan tidak ada kesepakatan dari Kepalo Tiyuh. Etika ini dilewati oleh Adwil,” tambahnya.

Selain itu, menurut kepalo Tiyuh, Dana Desa yang berasal dari pusat ini adalah hak Tiyuh untuk mengelolanya. Bukan Adwil. “Dana Desa itu hak kami, dan tidak boleh dipotong atau dipakai sembarangan. Kami memang perlu pendampingan, tapi bukan begini caranya. Bahkan anggaran yang sudah kami rancang berdasakan musyawarah kadang-kadang dicoret atau dikurangi oleh pihak Adwil. Ini keterlaluan, yang tahu kebutuhan kami ya kami sendiri, bukan Adwil,” ujarnya.

Dipatok Rp10 Juta

Dalam pencairan tahap kedua Kepalo Tiyuh kembali diminta menyetor anggaran Rp10 juta untuk kegiatan Sifades.

“Kegiatan Sifades ini juga yang menentukan Adwil. Bagi kami tidak masalah asal tutor yang akan mengisi kegiatan tersebut bisa bertemu kami dulu. Kenapa harus begitu, agar kami tahu akreditas tutor tersebut sesuai atau tidak yang kami inginkan. Dan tidak harus Rp10 juta, kan.” lanjutnya.

Dengan kondisi ini, maka para Kepalo Tiyuh sudah sepakat untuk melakukan perlawanan karena dinilai sudah sangat keterlaluan.

“Jika oknum Adwil itu masih berperan dalam pengelolaan Anggaran Tiyuh, kami tidak akan tinggal diam lagi. Permasalahan yang selama ini kami alami akan kami ledakkan atau kami beberkan. Kami siap dipanggil oleh pihak Adwil atau pihak pemerintah kabupaten. Disitulah kami semua kepalo Tiyuh akan berbicara semua tentang hal ini,” ungkapnya.

Dan untuk diketahui, kepalo Tiyuh pada waktu itu pernah ada rapat dengan Sekda, Kasubag Adwil dalam hal ini Andika. Dalam kaitan ini Andika berkata jika ada masalah tentang kegiatan Siskeudes akan menjadi tanggungjawab dia," Katanya.

Saat awak media melakukan konfirmasi terkait hal ini kepada Kabag Adwil, Miral Hayadi, yang bersangkutan mengatakan tidak bisa komentar soal ini. “Saya tidak bisa komentar hal ini lebih jelas. Karena nanti bisa menimbulkan masalah. Yang lebih tahu rinciannya Dana Siskeudes itu Andika. Coba tanya dia. Andika yang tau persis soal ini,” kata Hayadi. (tim)